SELAMAT DATANG DI BLOG IRWAN GRAVES TEMPAT SHARING MASALAH HUKUM DAN LAIN-LAIN SYA MENYEDIAKAN BERBAGAI MAKALAH BUAT KAWAN SEMUA SILAHKAN TELUSURI SETIAP POSTING
Kali ini irwan graves akan share tentang Makalah , namun sebelumnya harab bersabar karena kita akan berbasa-basi dulu, kenapa selalu harus berbasa-basi ketika posting ? Karena itu adalah ciri khas irwan graves
BAGI KAWAN YANG INGIN SHARE SILAHKAN COPAS LINK SAYA
SELAMAT BERTELUSUR SEMOGA ARTIKEL YANG SAYA POSTING BERMANFAAT BAGI KAWAN SEMUA
BUAT KAWAN SEMUA JANGAN LUPA TINGGALKAN KOMENTAR DARI ARTIKEL YANG SAYA POSTING
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dasar pemikiran lahirnya KB di
Indonesia adalah adanya permasalahan kependudukan. Aspek-aspek yang penting
dalam kependudukan adalah :
- Jumlah besarnya penduduk
- Jumlah pertumbuhan
penduduk
- Jumlah kematian
penduduk
- Jumlah kelahiran
penduduk
- Jumlah
perpindahan penduduk
Teori Malthus
Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Dalam “Essay
on Population”, Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting
untuk kelangsungan hidup, nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk
jauh lebih cepat dari bahan makanan.
Menurut pendapatnya, faktor pencegah
dari ketidakseimbangan penduduk dan manusia antara lain Preventive checks
(penundaan perkawinan, mengendalikan hawa nafsu dan pantangan kawin); Possitive
checks (bencana alam, wabah penyakit, kejahatan
dan peperangan).
Salah sama sekali, karena mengabaikan peningkatan
teknologi, penanaman modal dan perencanaan produksi. Pengikut Malthus (Neo
Malthusionism), berpendapat: untuk mencegah laju cepatnya peningkatan penduduk
dilakukan Methode Birth Control dengan menggunakan alat kontrasepsi.
Pengikut Malthus
Pengikut teori Malthus antara lain Francis Flace (1771 – 1854) : menulis
buku yang berjudul “Illustration And Proofs of The Population” atau penjelasan
dari bukti mengenai asas penduduk. Richard Callihie (1790 – 1843) : menulis
buku “What’s love ?” (Apakah Cinta Itu?).
Any C. Besant (1847-1933) : menulis buku berjudul “Hukum Penduduk, Akibatnya dan Artinya
Terhadap Tingkah Laku dan Moral
Manusia”.
dr. George Drysdale : keluarga berencana dapat
dilakukan tanpa merugikan kesehatan dan moral.
B.
RUMUSAN
MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut” yakni bagaiman
sejarah perkembagan keluarga berencana (KB) di indonesia??
C.
TUJUAN
Di ketahui sejarah perkembagan KB
di indonesia....
D.
MANFAAT
1.
Manfaat bagi hasil penulisan
makalah ini juga di harapkan dapat memberikan gambaran tentang sejarah
perkembagan KB di indonesia
2.
Bagi institusi pendidikan, hasil
penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat, khususnya memperluas
cakrawala di bidan pelayanan kesehatan tentang KB
3.
Manfaat bagi penulis makalah ,
sangat berguna untuk menambah wawasan dan sebagai bahan untuk menerapkan ilmu
yang telah di dapat selama kuliah khususnya pada materi KB.
BAB
II
PEMBAHASAN
Sebelum abad XX, di negara barat sudah ada usaha pencegahan
kelangsungan hidup anak karena berbagai alasan. Caranya adalah dengan membunuh bayi yang sudah lahir, melakukan abortus dan
mencegah/ mengatur kehamilan. KB di
Indonesia dimulai pada awal abad XX.
Amerika Serikat, Margareth Sanger.
Memperoleh pengalaman dari Saddie Sachs, yang berusaha menggugurkan kandungan
yang tidak diinginkan. Ia menulis buku “Family Limitation” (Pembatasan Keluarga). Hal
tersebut merupakan tonggak permulaan sejarah berdirinya
KB.
- Periode Perintisan dan Peloporan
- Periode Persiapan dan Pelaksanaan
Periode Perintisan dan Pelaporan
- Sebelum 1957 – Pembatasan kelahiran secara
tradisional (penggunaan ramuan, pijet, absistensi/ wisuh/ bilas liang senggama
setelah coitus).
- Perkembangan birth control di daerah – Berdiri klinik
YKK (Yayasan Kesejahteraan Keluarga) di
Yogyakarta. Di Semarang : berdiri klinik
BKIA dan terbentuk PKBI tahun 1963. Jakarta : Prof. Sarwono P, memulai
di poliklinik bagian kebidanan RSUP. Jawa dan luar pulau Jawa (Bali, Palembang,
Medan).
Periode Persiapan dan Pelaksanaan
Terbentuk LKBN (Lembaga Keluarga Berencanan
Nasional) yang mempunyai tugas pokok mewujudkan kesejahteraan sosial, keluarga dan rakyat.
Bermunculan proyek KB sehingga mulai diselenggarakan latihan untuk PLKB
(Petugas Lapangan keluarga Berencana).
C.
Organisasi KB
- PKBI
(Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)
- BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional)
1.
PKBI
(Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)
Terbentuk tanggal 23 Desember 1957, di jalan Sam Ratulangi No. 29 Jakarta. Atas
prakarsa dari dr. Soeharto yang didukung oleh Prof. Sarwono Prawirohardjo, dr.
H.M. Judono, dr. Hanifa Wiknjosastro serta Dr. Hurustiati Subandrio.
Pelayanan yang
diberikan berupa nasehat perkawinan termasuk pemeriksaan kesehatan calon suami
isteri, pemeriksaan dan pengobatan kemandulan
dalam perkawinan dan pengaturan kehamilan.
Visi PKBI
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui keluarga.
Misi PKBI
Memperjuangkan penerimaan dan praktek keluarga
bertanggungjawab dalam keluarga Indonesia
melalui pengembangan program, pengembangan
jaringan dan kemitraan dengan semua pihak pemberdayaan masyarakat di bidang
kependudukan secara umum, dan secara khusus di bidang kesehatan reproduksi yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.
2.
BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional)
Keputusan Presiden
Nomor 8 Tahun 1970 tentang pembentukan badan untuk mengelola program KB yang telah
dicanangkan sebagai program nasional.
Penanggung jawab umum penyelenggaraan program ada pada
presiden dan dilakukan sehari-hari oleh Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat yang dibantu
Dewan Pembimbing Keluarga Berencana.
Dasar pertimbangan pembentukan BBKBN
1) Program keluarga berencana nasional
perlu ditingkatkan dengan jalan lebih memanfaatkan dan memperluas kemampuan
fasilitas dan sumber yang tersedia. 2) Program perlu
digiatkan pula dengan pengikut sertaan baik masyarakat maupun pemerintah secara
maksimal. 3) Program keluarga berencana ini perlu
diselenggarakan secara teratur dan terencana kearah terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Tugas pokok BBKBN
1) Menjalankan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi terhadap usaha-usaha
pelaksanaan program keluarga berencana nasional
yang dilakukan oleh unit-unit pelaksana. 2) Mengajukan saran-saran kepada
pemerintah mengenai pokok kebijaksanaan dan masalah-masalah penyelenggaraan program Keluarga Berencana Nasional.
3) Menyusun Pedoman Pelaksanaan Keluarga Berencana atas dasar
pokok-pokok kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. 4) Mengadakan kerja
sama antara Indonesia dengan negara-negara asing maupun badan-badan
internasional dalam bidang keluarga berencana selaras dengan kepentingan Indonesia dan sesuai
dengan prosedur yang berlaku. 5) Mengatur penampungan dan mengawasi penggunaan
segala jenis bantuan
yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri sesuai
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Pelita I yaitu tahun 1969-1974 daerah program Keluarga Berencana meliputi 6
propinsi yaitu Jawa Bali (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,
Jawa Timur dan Bali). Merupakan daerah perintis dari BKKBN.
Tahun 1974 muncul program-program integral
(Beyond Family Planning) dan gagasan tentang fase program pencapaian akseptor aktif.
Berdasar Keppres 38 tahun 1978 BKKBN bertambah besar jangkauan programnya tidak
terbatas hanya KB tetapi juga program
Kependudukan.
Perkembangan BBKBN dimasa
sekarang
VISI : keluarga berkualitas
2015.
MISI: Membangun setiap keluarga Indonesia
untuk memiliki anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan dan
terpenuhi hak-hak reproduksinya melalui pengembangan kebijakan, penyediaan
layanan promosi, fasilitasi, perlindungan, informasi
kependudukan dan keluarga, serta
penguatan kelembagaan dan jejaring KB.
Tugas pokok: Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
D. Landasan hukum
TAP MPR No. IV/1999 ttg GBHN; UU No. 22/1999 ttg OTODA; UU No. 10/1992 ttg
PKPKS; UU No. 25/2000 ttg PROPENAS; UU No. 32/2004 ttg PEMERINTAHAN DAERAH; PP
No. 21/1994 ttg PEMBANGUNAN KS; PP No. 27/1994 ttg PERKEMBANGAN
KEPENDUDUKAN; KEPPRES No. 103/2001; KEPPRES No. 110/2001; KEPPRES No. 9/2004;
KEPMEN/Ka.BKKBN No. 10/2001; KEPMEN/Ka.BKKBN No. 70/2001
Nilai-nilai yang terkandung dalam grand strategi adalah
integritas, energik, profesional kompeten, partisipatif, konsisten, organisasi
pembelajaran, kreatif/ inovatif
Kebijakan dari adanya
grand strategi adalah pndekatan pemberdayaan, pendekatan
desentralisasi, pendekatan kemitraan, pendekatan kemandirian, pendekatan
segmentasi sasaran, pendekatan pemenuhan hak (rightbased), pendekatan lintas
sektor.
- Re-Establishment
adalah membangun kembali sendi-sendi pogram KB nasional sampai ke tingkat
lini lapanngan pasca penyerahan kewenangan.
- Sustainability
adalah memantapkan komitmen program dan
kesinambungan dukungan oleh segenap stakeholders dari tingkat pusat
sampai dengan tingkat daerah.
Tujuannya adalah :
6) Keluarga yang
terpenuhi hak-hak reproduksinya;
- Keluarga berencana
- Kesehatan reproduksi remaja
- Ketahanan
dan pemberdayaan keluarga
- Penguatan
pelembagaan keluarga kecil berkualitas
- Keserasian
kebijakan
kependudukan
- Pengelolaan
SDM aparatur
- Penyelenggaran
pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
- Peningkatan
pengawasan dan
akuntabilitas aparatur negara
Pada bagian sebelumnya saya sudah bercerita tentang
sejarah KB dunia. Yang diawali dari teori Malthus yang menyatakan bahwa
pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari kebutuhan hidup. Akibatnya pada
suatu saat akan terjadi perbedaan yang besar antara penduduk dan
kebutuhan hidup. Laju pertumbuhan penduduk ini dapat ditekan dengan adanya
birth control. Di Indonesia birth control ini dikenal dengan nama Keluarga
Berencana (KB).
F.
Bagaimanakah
program KB berkembang di Indonesia?
Program KB di Indonesia dimulai
sekitar tahun 1957. Pada tahun tersebut didirikan perkumpulan Keluarga
Berencana (PKB). Pada saat itu program KB masuk ke Indonesia melalui jalur
urusan kesehatan (bukan urusan kependudukan). Belum ada political will
dari pemerintah saat itu. program KB masih dianggap belum terlalu penting.
Kegiatan penyuluhan dan pelayanan masih terbatas dilakukan karena masih ada
pelarangan tentang penyebaran metode dan alat kontrasepsi.
Begitu memasuki orde baru, program KB mulai menjadi
perhatian pemerintah. Saat itu PKBI sebagai organisasi yang mengelola dan concern
terhadap program KB mulai diakui sebagai badan hukum oleh departemen kehakiman.
Pemerintahan orde baru yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi, mulai
menyadari bahwa program KB sangat berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi.
Kemudian pada tahun 1970
resmilah program KB menjadi program pemerintah dengan ditandai pencanangan hari
keluarga nasional pada tanggal 29 Juni 1970. Pada tanggal tersebut pemerintah
mulai memperkuat dan memperluas program KB ke seluruh Indonesia.
para penyuluh KB senior bahwa pada awal pelaksanaan
program KB (di tahun 70-an), mereka banyak mendapat tentangan dari berbagai
lapisan masyarakat. Ketidak tahuan masyarakat dan para tokoh-tokohnya membuat program
ini ditolak mentah-mentah.
Apalagi
tokoh-tokoh agama yang kala itu masih menganggap KB adalah upaya pembunuhan
calon bayi membuat masyarakat semakin berani menolak program ini.
“Wah saya sampai diacungi golok.” Demikian komentar
Bu Aan, salah seorang penyuluh KB senior di Kabupaten Cianjur pada sebuah
pertemuan yang kami laksanakan rutin setiap hari jumat.
“Itu sudah jadi hal yang biasa. Malah kadang, kita
berhari-hari berada di lapangan sebelum dimulai pelayanan. Kita mengadvokasi
tokoh-tokoh masyarakat di satu hari, kemudian memberikan penyuluhan kepada
masyarakatnya sendiri berdampingan dengan sang tokoh yang sudah di advokasi
pada hari lainnya.” Bu Aan masih memaparkan.
“Lalu dilanjutkan dengan pelayanan KB-nya itu
sendiri.” pungkas Bu Aan, yang merupakan salah satu senior saya di kantor.
Selama hampir 30 tahun program KB berjalan, dari
tahun 1970-2000, baru masyarakat Indonesia bisa menerima bahwa KB adalah
kebutuhan. Berangsur-angsur dari tahun ke tahun berkat kegigihan para pejuang
KB pada masanya, masyarakat negeri ini mulai sadar dan mengerti bahwa ternyata
program KB bukanlah program pembunuhan calon bayi. Namun program untuk mengatur
kelahiran bayi supaya tidak terlalu berdekatan dan tidak terlalu banyak.
Nampaknya hal ini memang tidak mudah dilakukan.
Selama berpuluh tahun para pejuang KB di lini lapangan terus memperjuangkan dan
menyadarkan masyarakat bahwa program KB ini adalah salah satu program yang
dapat menghantarkan mereka memiliki keluarga yang berkualitas.
Angka mencatat, terdapat penurunan TFR Selama dari
tahun 1970 hingga tahun 2000.
Apa sih TFR? Sejenis angka sensus kah? Hehe, bukan…
TFR adalah kependekan dari Total Fertility Rate, yaitu rata-rata
kemampuan seorang perempuan melahirkan bayi selama masa reproduksinya. Pada
tahun 1970, TFR tercatat 5,6. Ini artinya pada tahun tersebut, rata-rata
perempuan Indonesia melahirkan bayi antara 5 hingga 6 orang bayi selama masa
suburnya. Dan pada tahun 2000, TFR turun menjadi 2,8. Artinya di era 2000-an
ini kemampuan seorang perempuan bereproduksi menghasilkan 2 hingga 3 orang anak
selama masa suburnya.
Penurunan angka rata-rata kelahiran ini tentu tidak
lepas dari peranan para penyuluh KB lapangan atau yang lebih dikenal dengan
tenaga PLKB. Mereka lah yang berjasa menyadarkan masyarakat bahwa betapa
pentingnya memiliki anak yang tidak terlampau banyak. Berkat perjuangan
tersebut, Indonesia berhasil menekan jumlah penduduk sebanyak 79 juta jiwa
selama dari tahun 1970 hingga 2000.
Berdasarkan data yang saya
peroleh pada saat pelatihan dasar umum tahun 2006 di Balai diklat BKKBN
Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1970 tercatat lebih
kurang 110 juta jiwa, maka setelah dilaksanakan program KB, pada tahun 2000
jumlah penduduk Indonesia adalah 203 juta jiwa. Itu setelah dilaksanakan
program KB. Jika program KB tidak dilaksanakan, maka jumlah penduduk di
Indonesia diprediksi akan meledak hingga 282 juta jiwa. Sebuah angka yang
fantastis bukan?
Kita bayangkan saja, jika pada tahun yang sama
jumlah penduduk Indonesia lebih banyak, maka akan banyak tempat dan lahan
pesawahan yang terbabad menjadi lahan perumahan. Akan banyak sekolah-sekolah
yang harus dibangun oleh pemerintah jika ingin rakyatnya tetap terpelihara.
Akan banyak biaya yang digunakan oleh setiap keluarga untuk menafkahi anggota
keluarganya. Akan banyak sekali masalah-masalah lainnya. Dan itu akan lebih
pelik dibandingkan dengan masalah yang ada saat ini. sekarang saja, dengan
adanya program KB, kemiskinan masih belum terhindarkan. Apalagi jika program KB
tidak dijalankan? Apa jadinya bangsa kita? apa jadinya kota tempat tinggal
anda? Apa jadinya keluarga anda? Dan akan jadi apa anak-anak anda kelak, jika
mereka tidak terpelihara secara kualitas, sementara persaingan di era modern
ini makin ketat!!!
Memang perjuangan para tenaga penyuluh KB seolah
tidak ada. Tidak terlihat dan tidak terasa. Padahal tanpa mereka, program KB
mungkin tidak akan terlaksana. Tanpa mereka keberhasilan program ini hanya akan
menjadi isapan jempol belaka. Sudah seharusnya lah mereka diberikan kesejahteraan
yang lebih baik oleh pemerintah karena mereka lah yang menjadi ujung tombak
keberhasilan program KB di Indonesia.
BAB
III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
- Periode Perintisan dan Peloporan
- Periode Persiapan dan Pelaksanaan
B. SARAN
Apa
bila dalam penulisan makalah ini terdapat kesalahan kami penulis memohon maaf
karena kami masih dalam tahap pembelajaran dan apa bila ada kritik dan saran
yang dapat membagun makalah ini, kami ucapkan banyak terima kasih.
DAFTAR PUSTAKA
0 komentar:
Posting Komentar
jangan lupa komentar yah